Tindak Lanjut Hasil Rapat Penanganan Perizinan ISR Microwave Link Terkait Penerapan PM Kominfo No 33 Tahun 2015

Menindak lanjuti risalah rapat mengenai Penangan Perizinan ISR Microwave Link dimana terdapat dua regulasi yang terkait yakni : Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 33 Tahun 2015 tentan Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio Microwave Link Titik ke Titik (Point [...]

By |2022-03-02T09:38:46+07:00Juni 21st, 2017|Data dan Publikasi, Masukan ATSI|

Masukan ATSI terhadap Rancangan PM Kominfo RI tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional

Menunjuk Siaran Press No. 65/HM/KOMINFO/05/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Konsultasi Publik RPM mengenai Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional Tahun 2000 (selanjutnya disingkat Perubahan FTP 2000), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : Kami sepakat dan mendukung rencana Kementerian Kominfo untuk melakukan penggabungan terhadap seluruh Peraturan Menteri (PM) terkait Perubahan FTP 2000 [...]

By |2022-03-02T09:38:52+07:00Juni 20th, 2017|Masukan ATSI|

Pembinaan Ecosystem ICT dan Dampaknya Pada Kebijakan dan Pengaturan Penyelenggaraan Telekomunikasi / ICT

Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyedian dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Didalamnya terdapat elemen-elemen penyelenggaraan yang dapat dikelompokkan menjadi kelompok Device, Network serta Applications (DNA), yang berada dalam suatu ekosistem. Hampir di seluruh negara yang ada di dunia, mempunyai kecenderungan yang sama, yaitu pesatnya pertumbuhan ekosistem. Yang ditandai dengan tumbuhnya pengguna dan perkembangan penggelaran [...]

By |2022-03-02T09:38:58+07:00Juni 11th, 2017|Kajian|

Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017 Kategori Peraturan Menteri KOMINFO Nomor/Tahun 9/2017 Tanggal unggah Selasa, 25 April 2017 Status Tidak Berlaku:PERMENKOMINFO No.21 Tahun 2013 PERMENKOMINFO No.10 Tahun 2014 PERMENKOMINFO No.24 Tahun 2014 PERMENKOMINFO No.6 Tahun 2015 Katalog Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika [Peraturan Perundang-undangan] Peraturan Menteri Nomor 9 [...]

By |2017-06-18T13:25:28+07:00Juni 10th, 2017|Regulasi|

Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013 Kategori Peraturan Menteri KOMINFO Nomor/Tahun 21/2013 Tanggal unggah Selasa, 25 April 2017 Status Dicabut:PERMENKOMINFO No.9 Tahun 2017 Katalog Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika [Peraturan Perundang-undangan] Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013, Tanggal 6 Agustus 2013, tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan [...]

By |2017-06-18T13:25:34+07:00Juni 10th, 2017|Regulasi|

Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017 Kategori Peraturan Menteri KOMINFO Nomor/Tahun 11/2017 Tanggal unggah Selasa, 25 April 2017 Status Tidak Berlaku:PERMENKOMINFO No.08/PER/M.KOMINFO/03/2012 Katalog Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika [Peraturan Perundang-undangan] Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017, tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Alat dan/atau [...]

By |2017-06-18T13:25:58+07:00Juni 9th, 2017|Regulasi|

Menakar Kebijakan Pungutan Negara Atas Sektor Telekomunikasi Selular: Rekonstruksi Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp) Untuk Menciptkan Iklim Usaha Yang Berkelanjutan

Meski industri telekomunikasi dipercaya sebagai enabler bagi berbagai pertumbuhan industri lainnya, serta mampu menjadi kontributor penting bagi Produk Domestik Bruto (PDB), namun hingga saat ini, kebijakan pungutan negara justru semakin agresif, baik atas penyelenggaraan telekomunikasi maupun atas infrastrukturnya. Kondisi di atas tentu menjadi paradoksal dengan keinginan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya [...]

By |2022-12-23T12:48:28+07:00Juni 5th, 2017|Kajian|

Kajian Akademis Interkoneksi Berbasis IP di Indonesia

Interkoneksi adalah masalah krusial dalam regulasi telekomunikasi ketika industri telekomunikasi bertransformasi dari struktur monopolistik menjadi kompetisi. Salah satu kunci keberhasilan kompetisi dalam industri telekomunikasi, adalah regulasi yang memadai. Regulasi interkoneksi yang ada saat ini masih berbasis time division multiplexing (TDM) yang dirasakan kurang memadai untuk jaringan komunikasi wireless yang berbasis teknologi internet protokol (IP). Oleh [...]

By |2023-09-20T20:17:26+07:00Mei 29th, 2017|Kajian|

Kajian Coverage Selular dan Broadband Indonesia, 2016

Kajian ini bertujuan untuk membuat profil implementasi teknologi selular di Indonesia yang meliputi signal coverage, dalam kaitannya dengan faktor-faktor demografi kependudukan dan geografi wilayah Indonesia. Didapatkan profil bahwa Coverage sinyal seluruh jaringan (termasuk 2G, 3G dan 4G) telah mencakup 91% wilayah desa dan kelurahan se-Indonesia, atau 21 % dari seluruh wilayah daratan dan lautan Indonesia. [...]

By |2022-03-02T09:46:48+07:00Mei 22nd, 2017|Kajian|
Go to Top